Dalam kesempatan Jum’at yang berbahagia ini, mari kita memperbaiki tentang kehidupan dalam bermuamalat, yaitu kebebasan dalam berakad. Karena hukum dasar dari suatu jenis muamalat itu adalah dibolehkan sampai ditemukannya dalil yang telah melarangnya.

Dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ

Artinya: “Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah Mubah”

Dalam kaidah fiqih tersebut dijelaskan bahwa selama tidak ada dalil yang melarang atas segala sesuatu jenis dalam muamalat, maka muamalat tersebut diperbolehkan. Pada dasar prinsip utamanya bahwa setiap individual diberikan kebebasan dalam berakad, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas hak dan juga kewajiban kepada masing-masing pihak.[1]

Hal ini menunjukan bahwasanya apapun jenis dalam muamalat yang dilakukan harus berdasarkan sumber ajaran Islam, yaitu bersumberkan pada ayat suci Al-Qur’an dan As-sunnah. Atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku pada prinsip syariah, kaidah tersebut telah dikenal pada kalangan madzhab Syafi’iyah.[2]

Dirumuskan kaidah tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّافِي الاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتوَى إِلَى السَّمآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ،  وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: “Dia lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah: 29)

Dari penjelasan ayat tersebut bahwa berdasarkan dengan ketentuan hukum dapat dipahami dengan jelas, yaitu meskipun dibolehkan semua dalam jenis dan bentuk muamalat, tetapi kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Berarti hukum mubah (dibolehkan) didalam setiap bentuk muamalat itu tetap harus dalam prinsip hukum Islam.

Dalam hukum ekonomi syariah menjelaskan tentang kebebasan berakad atau disebut dengan Hurriyatul Aqad. Dapat diartikan juga sebagai prinsip hukum Islam yang menjelaskan bahwasanya setiap individu dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariat.

Suatu perjanjian (akad) dalam bermuamalat harus dilandasi dengan adanya kebebasan dalam berkehendak dan juga kesukarelaan antara masing-masing individu dalam bertransaksi, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:  

يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ ترَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تقْتلُوا أَنفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29)

Hukum perjanjian (akad) Islam yaitu kebebasan berakad, yang artinya untuk para pihak bebas dalam membuat perjanjian dan juga mengatur sendiri perjanjian tersebut dengan memenuhi ketentuan-ketentuannya.[3]

Refrensi

A. Rahman, Asjmuni, 1976. Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa’idul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintang)

Basyir, Ahmad Azhar, 2000. Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press)

Karim, Helmi, 1997. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Ya’cub, Hamzah, 1992. Fiqh Al-Muamalah, (Bandung: CV. Diponegoro)


[1]  Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), p. 124

[2] Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa’idul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), p. 41

[3] Hamzah Ya’cub, Fiqh Al-Muamalah, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), p. 75


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *